Poliran, Program Polri untuk Buka Jalan Kerja bagi Penganggur

Nasional

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran untuk membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Program tersebut menghubungkan calon pekerja dengan pelatihan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Suyudi menyampaikan rencana itu setelah menerima kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Mabes Polri, Jumat (30/10). Ia mengatakan Polri ingin turut menangani persoalan pengangguran karena kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita ada kegiatan namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran, karena pengangguran ini berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas,” ujar Suyudi.

Poliran menjaring warga lewat Bhabinkamtibmas

Dalam skema yang disiapkan, perekrutan warga yang belum bekerja akan dilakukan melalui Bhabinkamtibmas. Polri juga membuka kemungkinan melibatkan pendamping desa untuk membantu menjangkau calon peserta di lingkungan masing-masing.

Setelah terdata, peserta akan mengikuti pelatihan sebelum diarahkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Polri berencana bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan, sekaligus menjalin kemitraan dengan perusahaan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

“Kita akan mengaktifkan masyarakat yang pengangguran, polanya adalah dengan merekrut melalui Bhabinkamtibmas kita, mungkin nanti dibantu oleh para pendamping desa,” kata Suyudi.

Ia menjelaskan, penyaluran peserta tidak berhenti pada pelatihan. Polri ingin memastikan ada hubungan dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang telah bekerja sama. Dengan begitu, warga yang mengikuti program diharapkan memperoleh peluang untuk kembali produktif.

BLK dan kementerian lain disiapkan untuk mendukung

Untuk menunjang pelatihan, Suyudi mengatakan Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap provinsi dapat dimanfaatkan. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pelatihan bagi peserta Poliran.

Kerja sama juga direncanakan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian ialah orang-orang yang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan narkoba, terutama mereka yang belum memperoleh pekerjaan setelah menjalani proses rehabilitasi.

Menurut Suyudi, peserta akan dibekali pelatihan keterampilan, termasuk soft skill. Pendekatan ini ditujukan untuk membantu mereka kembali siap bekerja dan menjalani aktivitas produktif, bukan sekadar memperoleh pelatihan tanpa jalur lanjutan.

“Kita latihkan secara soft skill, sehingga masyarakat kita yang pada hakikatnya berkebutuhan tadi dalam hal pekerjaan, itu bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi. Ini prinsip daripada Poliran,” tuturnya.

Pengurangan pengangguran dikaitkan dengan kamtibmas

Polri berharap Poliran dapat membantu menekan pengangguran sekaligus mengurangi risiko meningkatnya kriminalitas. Suyudi mengatakan warga yang belum bekerja, termasuk mereka yang masih mencari pekerjaan setelah rehabilitasi, perlu mendapat kesempatan untuk kembali berdaya.

“Harapannya bagaimana masyarakat kita yang pengangguran, termasuk yang berkebutuhan karena pascarehabilitasi belum mendapat pekerjaan, ini bisa dipekerjakan sehingga bisa produktif, sehingga angka kriminalitas bisa menurun, situasi kamtibmas bisa kondusif. Itu semangatnya,” ujarnya.

Rencana Poliran mempertemukan sejumlah kebutuhan: pendataan warga, pelatihan, serta penyaluran ke perusahaan. Pelibatan Bhabinkamtibmas dan pendamping desa menjadi bagian dari upaya menjangkau masyarakat, sementara kerja sama dengan kementerian dan BLK disiapkan untuk mendukung pelaksanaannya.

Polri belum merinci jadwal peluncuran maupun jumlah peserta yang akan dijangkau. Suyudi menyebut program itu akan dikembangkan melalui koordinasi lintas instansi dan perusahaan. Keberhasilan Poliran nantinya bergantung pada sejauh mana pelatihan dapat menjawab kebutuhan kerja dan membuka peluang bagi warga untuk memperoleh pekerjaan.